QnA
4 Juni 2021 15:32
Layanan Publik

Pertanyaan: 

Pangan Olahan apa saja yang wajib didaftarkan Badan POM?

Jawaban :

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Pangan tersebut termasuk:
a. Pangan fortifikasi;
b. Pangan SNI wajib;
c. Pangan program pemerintah;
d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau
e. BTP

 

Pertanyaan :

Adakah pangan Olahan yang tidak wajib didaftarkan di badan POM yaitu pangan olahan yaitu:

Jawaban :

Pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM, yaitu 

a. Diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;

b. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;

c. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:

1. Sampel dalam rangka pendaftaran;

2. Penelitian;

3. Konsumsi sendiri;

d. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;

e. yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;

f. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;

g. pangan siap saji; dan/atau

h. pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

 

Pertanyaan :

Berapa lama masa berlaku izin edar?

Jawaban : 

Izin Edar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran kembali (ulang). Izin Edar yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku.

 

Pertanyaan : 

Apa arti dari digit angka pada NIE produk pangan?

Jawaban :

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 75 ayat (3) disebutkan digit angka berisi informasi identitas pangan olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan.

 

Pertanyaan :

Peraturan apa saja yang menjadi acuan teknis dalam pendaftaran pangan olahan?

Jawaban : 

Dalam penilaian keamanan pangan mengacu kepada semua peraturan yang terkait dengan standar dan persyaratan pangan olahan, yang antara lain mengenai:

  1. Pendaftaran Pangan Olahan
  2. Kategori Pangan
  3. Cemaran Mikrobiologi dan Kimia
  4. Bahan Tambahan Pangan
  5. Informasi Nilai Gizi
  6. Klaim
  7. Pelabelan
  8. Pangan Steril Komersial
  9. Pangan Produk Rekayasa Genetik
  10. Pangan Organik
  11. Pangan Iradiasi
  12. Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui website http://jdih.pom.go.id/

 

Pertanyaan :

Bagaimana tahapan pendaftaran e-registration?

Jawaban:

Pendaftaran pangan olahan melalui e-registration terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
a. Pendaftaran akun perusahaan
b. Pendaftaran pangan olahan

 

Pertanyaan:

Apa persyaratan pendaftaran akun perusahaan untuk pendaftaran pangan olahan melalui elektronik?

Jawaban : 

a. Persyaratan pendaftaran akun perusahaan untuk produsen pangan olahan dalam negeri:

  • NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Izin Usaha di bidang produksi pangan (Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat).
  • Untuk pangan yang diproduksi sendiri: Izin industri
  • Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak:

-   Izin Industri Pemberi Kontrak

-   Izin Industri Penerima Kontrak

-   Surat Perjanjian/Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak dengan Pihak Penerima Kontrak

  • Hasil audit sarana produksi atau Piagam PMR atau Sertifikat CPPOB
  • Akte notaris pendirian perusahaan (jika perlu)

b. Persyaratan pendaftaran akun perusahan untuk Pangan Impor:

  • SIUP/API/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk Minuman Beralkohol
  • Hasil audit sarana gudang importir
  • Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat.
  • LoA
  • Akte notaris pendirian perusahaan (jika perlu)

 

Pertanyaan : 

Apa syarat kelengekapan dokumen daalam rangka Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) Produksi Pangan Dlaam Negeri (MD)?

Jawaban :

- Kertas kop perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar POM di Serang (sesuai format) dan ditandatangani oleh Pemilik/Direktur

- Surat Kuasa diayas materai dari Produsen kepada seseorang atau badan usaha yang dikuasakan untuk pendaftaran izin edar beserta fotocopy KTP Direktur dan yang diberi kuasa

- Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Online Single Submission (OSS)

- Foto Copy Izin Usaha Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro & Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Online Single            Submission (OSS)

- Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan untuk Badan usaha / NPWP Pribadi untuk                      Perorangan

- Foto Copy Sertifikat SNI (khusus produk wajib SNI antara lain: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Tepung        Terigu, Gula Kristal Putih, Garam Beryodium, Kopi Instan, dan Coklat Bubuk, Minyak Goreng Sawit

- Foto Copy Surat Perjanjian Lisensi (untuk pangan yang diproduksi atas lisensi) atau Perjanjian Kontrak dan IUI    Pemberi Kontrak (untuk produksi Maklon)

- Struktur Organisasi beserta nama penanggungjawabnya

- Layout/Denah Bangunan dan Peta Lokasi yang dilengkapi arah mata angin (dari exit tol terdekat) dengan            penandaan yang jelas

- Diagram Alir Produksi dalam bentuk flow chart untuk masing-masing produk yang didaftarkan,

   contoh : apabila terdapat 10 produk didaftarkan maka flow chart yang dikirimkan sebanyak 10 item

- Tata Cara Pencantuman Informasi Kode Produksi dan Kedaluwarsa pada Label Produk (contoh : Kode        produksi DD/MM/YYYY AB à DD : menunjukkan tanggal, MM bulan, YYYY tahun, A shift, B line dan tanggal        kedaluwarsa/ baik digunakan sebelum DD/MM/YYYY DD : menunjukkan tanggal, MM bulan, YYYY tahun

- Daftar Peralatan Produksi dan Laboratorium dalam bentuk tabel mencantumkan nama alat, jumlah dan kondisi (baik/ rusak)

- Komposisi Produk untuk penentuan jenis pangan sesuai PerBPOM 34 Tahun 2019

- SOP/ Prosedur (dalam bentuk soft file)

  • Pengawasan mutu bahan baku
  • Pengawasan mutu selama proses produksi
  • Pengawasan mutu produk jadi
  • Pembersihan alat produksi
  • Pembersihan ruangan/ gudang
  • Higiene karyawan
  • Pemeriksaan kesehatan karyawan
  • Pengendalian hama dan atau surat perjanjian kerjasama pest management dengan pihak ketiga
  • Pendistribusian produk
  • Ketelusuran Produk (Traceability) dan Penarikan Produk Jadi (Recall)