Serang - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina, Kepala Biro Umum Antonius Tarigan, dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang Mojaza Sirait beserta jajaran melakukan audiensi dengan Pejabat Gubernur Banten Damenta di Pendopo Gubernur Banten, pada Selasa (7/01/2025). Pertemuan tersebut membahas hal-hal strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Serang di Provinsi Banten.
Kehadiran jajaran Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diterima langsung oleh Pejabat (Pj) Gubernur Damenta dan sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Banten seperti Kepala badan Pengelola Keuangan (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan Dendi, serta jajarannya.
Dalam kesempatan ini, Mojaza menjelaskan terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2022 sampai 2024 yang telah dilakukan oleh BBPOM di Serang. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan rapid test terhadap pangan jajanan saat intensifikasi pengawasan, penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan selama tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan. Selain itu, adanya penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang masif di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin meningkatnya jumlah sampel OOT dari pihak kepolisian yang diuji dan jumlah perkara yang ditangani oleh BBPOM di Serang.
Selain pengawasan terhadap Obat dan Makanan, BBPOM di Serang juga terus melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Banten terkait bahaya resistensi antibiotik. "KIE tentang resistensi antibiotik perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa penggunaan antibiotik itu harus dengan resep dokter, harus tepat sasaran, dan tidak boleh sembarangan karena dapat berbahaya bagi kesehatan," ujar Mojaza. Mojaza juga sangat mengapresiasi dengan baik adanya Surat Edaran tentang Pencegahan Resistensi Penggunaan Antibiotik pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasisan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dalam mendukung upaya pencegahan resistensi antibiotik di Provinsi Banten.
Menanggapi hal tersebut, Damenta menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten akan mendukung BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten terutama dalam rangka menekan penyalahgunaan OOT di kalangan remaja. Sebagai bukti komitmennya, Damenta akan memasukkan hal tersebut pada naskah Memori Serah Terima Jabatan ke Gubernur Definitif sebagai point yang harus segera ditindaklanjuti.
Sebagai penutup Mojaza berharap bahwa audiensi ini dapat menjadi awal dari langkah strategis antara BBPOM di Serang dan pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan sinergi yang lebih kuat. Mojaza juga mengatakan bahwa dengan terbitnya SK TIM Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Banten, diharapkan dapat semakin meningkatkan efektifitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten.
"Semoga sinergitas BBPOM di Serang dan pemerintah Provinsi Banten dapat berjalan dengan lancar dan semakin meningkat, baik di tahun 2025 ini maupun pada tahun-tahun selanjutnya. Tentu saja sinergitas ini dilakukan demi tujuan bersama yaitu agar dapat melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan," harap Mojaza.
