Balai Besar POM di Serang Sosialisasikan SPIP pada Seluruh Pegawai Guna Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

06-08-2024 Sosialisasi Dilihat 223 kali

Serang - "SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai sehingga harus dipahami oleh seluruh pihak. SPIP harus diterapkan sebagai budaya pengendalian yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Pastikan semua Lembar Kerja Evaluasi diupdate sesuai dengan perencanaan dan terlaksana dengan baik, termasuk inovasi-inovasi yang ada di BBPOM di Serang harus terus dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baiknya." Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Serang saat memberikan arahannya pada kegiatan Sosialisasi SPIPT Penilaian Mandiri Maturasi, Senin (5/8/2024).

Senada dengan Mojaza, narasumber dari internal BBPOM di Serang, Puguh Wijanarko juga mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang terdapat pada SPIP dalam membangun sistem pengendalian intern yang memadai adalah sebagai berikut :

  1. Lingkungan pengendalian : Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif dalam lingkungan kerjanya.
  2. Penilaian resiko : Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  3. Kegiatan pengendalian : Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
  4. Informasi dan komunikasi : Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
  5. Pemantauan pengendalian intern : Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Balai Besar POM di Serang melalui kerjasama tim yang solid dan tangguh berkomitmen dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, terwujudnya laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara serta senantiasa memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sarana