Per Kamis (17/10), seluruh produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 17 Oktober 2014 lalu. Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang diundangkan.
Sebelumnya, sertifikasi produk halal dilakukan LPPOM MUI. Namun, per 17 Oktober 2019, kewenangan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. Berdasarkan UU JPH, prosedur penerbitan sertifikat halal dimulai dengan pengajuan sertifikasi ke BPJH Kemenag. Kemudian permohonan tersebut akan diberikan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH sendiri bisa berasal dari instansi pendidikan atau pun lembaga penelitian yang berkompeten dan tersertifikasi.
Pandeglang, Kamis (17/10), Kepala Balai Besar POM di Serang (Sukriadi Darma) menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional “Peran dan Kesiapan Farmasi dalam Menyongsong Pelaksanaan Halal Mandatory” di Universitas Matla’ul Anwar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) UNMA dan Rumah Kreatif Halal. Sukriadi menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan produk, permasalahan halal tidak dapat dipisahkan dengan aspek toyib. Untuk dapat digunakan oleh masyarakat, sebuah produk harus memenuhi aspek halal dan toyib. Selama ini Badan POM berperan dalam memeriksa dan mengawasi aspek toyib dari sebuah produk. Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal dan peran LPH, Badan POM melalui unit pelaksana teknis di seluruh wilayah Indonesia, dalam hal ini Balai Besar POM di Serang siap membantu LPH dalam proses pemeriksaan halal sekaligus toyib dengan fasilitas laboratorium yang dimiliki.
Kegiatan seminar yang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan UNMA ini dihadiri oleh 267 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa dan tenaga kerja farmasi. Para peserta dengan antusias menyampaikan pertanyaan kepada pemateri terkait sertifikasi halal dan keamanan pangan. Hadir pula dalam seminar ini Wakil Rektor I UNMA (Jihaduddin), Direktur LPPOM MUI Banten (Rodani), Wasekjen IAI Pusat (Yusransyah) dan Direktur PKPH (Hadi Susilo).
Seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan peserta tentang aturan sertitikasi halal yang baru diterapkan dan bisa menangkap peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta sebagai mahasiswa dan tenaga kerja farmasi.
Balai Besar POM di Serang
