Serang - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang terus menguatkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Pangan Aman. Melalui kegiatan advokasi yang digelar akhirJuli hingga awal Agustus 2025, BBPOM di Serang melakukan advokasi kepada lima kota/kabupaten di wilayah pengawasannya, meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Kegiatan Penilaian Kota Pangan Aman dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan advokasi dihadiri oleh Sekda beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dinas lainnya yang menangani urusan keamanan pangan.
Tujuannya kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pihak dalam memenuhi indikator penilaian Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan advokasi ini, dijelaskan indikator penilaian meliputi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pelaporan, hingga inovasi yang mendukung keamanan pangan di daerah.
Fokus pembahasan adalah penilaian yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), Pangan Siap Asal Ikan (PSAI), hingga perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain itu, penilaian juga melihat peran daerah dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas Sapa) dan pelayanan publik di bidang pangan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi,” selalu digaungkan oleh BBPOM di Serang setiap kegiatan advokasi.
Melalui advokasi ini, BBPOM di Serang berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat tercapainya predikat Kota Pangan Aman di seluruh wilayah pengawasan, demi melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
