Serang – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang menyelenggarakan Workshop dan Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang berlangsung selama dua hari, 6–7 Agustus 2025, bertempat di Bale Garuda, Kantor BBPOM di Serang.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BBPOM di Serang dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kepolisian Daerah (POLDA) Banten. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan di bidang obat dan makanan dengan pendekatan analisis TPPU.
Workshop dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penindakan BPOM, Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif BBPOM di Serang dalam menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis ini. “Penting bagi para penyidik untuk menguasai teknik dan metode analisis, baik secara teknis maupun hukum, dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang obat dan makanan, terutama yang terindikasi mengandung unsur pencucian uang,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini:
AKBP Bronto Budiyono – Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Banten
Asep Gundara Yela – Kepala Seksi Korwas PPNS POLDA Banten
Atik Ariyosa – Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten
Darma Samadaya Zendrato – Analis Keuangan PPATK
Galuh Wijayanto Adi Wibowo – Ketua Tim Penyidikan TPPU BNN RI
Peserta pelatihan berasal dari 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia, antara lain BBPOM Pekanbaru, Mataram, Makassar, Gorontalo, Denpasar, Jakarta, Serang, BPOM di Tangerang dan Kendari, serta Direktorat Penyidikan BPOM RI.
Dalam paparannya, AKBP Bronto Budiyono menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penindakan yang dilakukan PPNS BBPOM. Ia menekankan pentingnya sinergi antara POLDA Banten dan BBPOM di Serang dalam mencegah dan menindak kejahatan obat dan makanan di wilayah hukumnya. “Sinergi ini adalah langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum dan menghambat berkembangnya jaringan kejahatan,” ujarnya.
Workshop ini menghadirkan narasumber ahli dari PPATK dan BNN RI yang membekali peserta dengan pengetahuan mendalam mengenai strategi identifikasi aliran dana hasil kejahatan, teknik analisis transaksi mencurigakan, dan pembuktian hukum dalam perkara TPPU. Peserta juga terlibat aktif dalam diskusi studi kasus yang aplikatif untuk mengembangkan keterampilan investigasi keuangan.
Kepala BBPOM di Serang, Mojaza Sirait, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan peran PPNS dalam penyidikan tindak pidana. “Dalam proses penyidikan, penyidik tidak hanya menelusuri pidana asal seperti peredaran obat ilegal, tetapi juga aliran dana hasil kejahatan yang disamarkan melalui berbagai modus. Pendekatan lintas sektor sangat diperlukan untuk membongkar jaringan secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia menambahkan, BBPOM di Serang telah mengajukan permintaan informasi keuangan ke PPATK untuk menelusuri indikasi pencucian uang pada sarana farmasi ilegal. “Keuntungan dari produksi dan distribusi obat ilegal sering kali digunakan untuk menyamarkan asal usul kekayaan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau kesehatan masyarakat, tetapi sudah menyentuh aspek kriminal keuangan,” tegas Mojaza.
Kegiatan ini juga menjadi implementasi konkret kerja sama lintas sektor dalam memahami regulasi, memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk pencegahan dan penindakan TPPU di sektor obat dan makanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyidik BPOM mampu
memahami secara komprehensif tindak pidana pencucian uang dalam konteks kejahatan pangan dan obat, mengembangkan keterampilan analisis transaksi keuangan, menemukan pola dan indikasi penyamaran dana hasil kejahatan, memperkuat bukti untuk membawa pelaku utama ke proses hukum secara adil dan tuntas, penegakan hukum di bidang obat dan makanan kini tidak lagi sebatas soal izin edar dan keamanan produk, tetapi juga menyasar pada jaringan kejahatan finansial yang terlibat di dalamnya.
