Pengelolaan obat sesuai standar yang berlaku sangat mendukung terwujudnya pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian ini sangat terkait dengan kehadiran apoteker agar fungsi apotek berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fakta di lapangan menunjukan kehadiran apoteker di apotek masih terbatas. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persentase kehadiran apoteker di apotek masih kurang dan berpengaruh terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek.
Untuk mengetahui tingkat kehadiran apoteker di apotek, pengaruh kehadiran apoteker terhadap pengelolaan obat di apotek, serta implementasi pengelolaan obat sesuai Peraturan Badan POM No.24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, telah dilakukan penelitian terhadap data hasil pengawasan sarana apotek pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mulai dari bulan Februari 2020 sampai Desember 2021 oleh Rhatih Eka Sasongko dari Balai Besar POM di Serang dan Wiwi Hartuti dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan POM.
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil yang menunjukkan kehadiran apoteker pada sarana apotek di Provinsi Banten masih rendah, yaitu 36,25% (58 dari 160 apoteker). Hasil penelitian juga menunjukkan masih kurang maksimalnya implementasi pengelolaan obat di apotek sesuai Peraturan Badan POM Nomor 24 tahun 2021, terutama pada aspek pengadaan, penyerahan dan penyimpanan obat. Adapun tiga tertinggi temuan kategori kritikal didapatkan pada proses pengadaan obat (14,38%), penyerahan obat (9,38%), dan penyimpanan obat (3,13%), sedangkan tiga tertinggi temuan mayor ada pada kegiatan penyimpanan obat (61,88%), pengadaan obat (50,63%), dan pencatatan & pelaporan obat (46,25%). Pengelolaan obat pada apotek merupakan tanggung jawab apoteker, namun rendahnya kehadiran apoteker di apotek menyebabkan pengelolaan obat di apotek tidak sesuai dengan ketentuan.
Balai Besar POM di Serang secara berkala melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada apoteker bekerjasama dengan organisasi profesi sehingga diharapkan kesadaran apoteker akan peran dan tanggung jawabnya di apotek terhadap pengelolaan obat yang sesuai ketentuan dapat terus meningkat dan masyarakat mendapatkan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.
