Serang - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang menyelenggarakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Perkuatan Sinergitas Lintas Sektor terkait sertifikasi halal, pencantuman logo halal pada kemasan produk pangan olahan, serta implementasi penerapan SNI wajib pada produk pangan olahan tertentu. Kegiatan dibuka secara remi oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBPOM di Serang Dewi Wahyuningsih, dalam sambutannya Dewi mengatakan tujuan diselenggrakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergitas antar lembaga penerbit sertifikat halal, sertifikat SNI, dan Balai POM di Serang sebagai penerbit sertifikat Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik (IP CPPOB) sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam melakukan pemeriksaan pada fasilitas produksi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten selaku Ketua Satgas Halal Provinsi Banten, Iwan Falahudin, Perwakilan Kantor Kementrian Agama dari 5 Kota/Kab yaitu Serang, Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, LPPOM MUI Provinsi Banten, Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pusat Jaminan Produk Halal UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) Universitas Mathla'ul Anwar Banten, BBIA (BBSPJIA) Bogor, serta Sucofindo Cilegon.
Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 sehingga saat ini merupakan waktu yang krusial untuk mengejar sertifikasi halal bagi produsen pangan olahan.
Selain sertifikasi halal, pelaku usaha pangan yang memproduksi jenis pangan olahan tertentu yaitu minyak goreng sawit, gula kristal putih, garam konsumsi beriodium, tepung terigu, air minum dalam kemasan, kakao bubuk, dan kopi instan wajib memiliki sertifikat SNI yang diterbitkan dari LS-pro. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi telah dilakukan dengan menerapkan aspek cara produksi pangan olahan yang baik.
Hasil dari FGD ini adalah diperlukannya koordinasi lebih lanjut terkait implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta pencantuman logo halal khususnya pada pangan olahan dikemas. Selain itu, implementasi pencantuman logo SNI untuk produk yang ditetapkan penerapan SNI wajibnya, harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan valid.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan perkuatan sinergitas antar lembaga dapat terjalin guna menjamin pangan aman, bermutu dan halal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pangan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pembangunan 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
