Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multisektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Terkait hal tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menghadiri rapat pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan POM (dalam hal ini diwakili oleh BBPOM di Serang dan Loka POM di Kabupaten Tangerang) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Rapat difasilitasi oleh Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Tangerang, dihadiri oleh beberapa OPD yang terkait pengawasan obat dan makanan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, DPMPTSP dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam kesempatan tersebut seluruh peserta rapat sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman dalam Pengawasan Obat dan Makanan antara BBPOM di Serang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya pernah terbentuk di Tahun 2016 dengan melakukan review dan beberapa penyesuaian dengan kondisi saat ini. Sementara hal-hal yang lebih bersifat teknis dituangkan dalam bentuk PKS, yang mengatur kesepakatan tugas dan tanggungjawab masing -masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan di kabupaten Tangerang. Dengan terbentuknya MoU dan PKS tentang Pengawasan Obat dan Makanan nantinya diharapkan terjalin sinergitas antara Badan POM dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan sehingga masyarakat senantiasa terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
