Serang – Kolaborasi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten belum menunjukkan hasil yang positif. Terlihat dari data hasil pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang, diantaranya sebagai berikut :
- Sebanyak 17,80% antibiotik diberikan tanpa resep dokter, sebanyak 48,05% diantaranya dilakukan di Apotek;
- Terdapat kenaikan pangan yang mengandung Bahan Berbahaya dari 3,99% (2022) menjadi 9,72% (2024);
- Terdapat kenaikan permintaan pengujian Obat-Obat Tertentu (OOT) oleh pihak ke-3 (Kepolisian) yang menunjukkan terjadi kenaikan penyalahgunaan OOT; dan
- Terdapat kenaikan depot jamu yang menjual Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)/ilegal dari 30% (2022) menjadi 74% (2024).
Berdasarkan data tersebut, Balai Besar Pengawas Oban dan Makanan (BBPOM) di Serang menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ”Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kolaborasi Multihelix: Menciptakan Keamanan Obat dan Makanan yang Berkelanjutan” pada Selasa (10/12/2024). Hadir sebagai narasumber yaitu Abdul Roji selaku Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Mahdani selaku Kepala Bappeda Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah selaku Kepala Bidang Pengawasan Disperindag Provinsi Banten dan Mojaza Sirait selaku Kepala BBPOM di Serang. Kegiatan ini turut mengundang stakeholder dan organisasi perangkat daerah Provinsi Banten diantaranya Kepolisian Daerah Provinsi Banten, BNN Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, BPOM Tangerang, GP Farmasi, dan IAI Provinsi Banten.
Pada acara FGD ini, Mojaza Sirait menyampaikan bahwa BBPOM di Serang memerlukan dukungan dari stakeholder begitupun sebaliknya agar pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten lebih efektif dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menurun.
Mojaza Sirait juga mengatakan akan mem-follow-up terkait hasil diskusi ini contohnya dengan mengusulkan Peraturan daerah terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kab/Kota di bawah pengawasan Balai Besar POM di Serang. Sementara itu, Abdul Roji menyatakan siap Mendukung upaya Balai Besar POM di Serang dalam menciptakan keamanan Obat dan Makanan yang berkelanjutan diantaranya melalui upaya membantu merumuskan Peraturan Daerah terkait pengawasan Obat dan Makanan, memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengawasan Obat dan Makanan, mendukung upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan bijak, dan mendorong pelaksanaan evaluasi rutin untuk memperkuat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan narasumber Mahdani mengatakan harapannya agar semua instansi pemerintah (termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten) mendapat ide-ide baru dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Banten, contohnya dengan penggunaan teknologi aplikasi/digital baik untuk regulator maupun masyarakat sebagai konsumen yang diedukasi.
Selain diskusi, diberikan penghargaan kepada Instansi dengan Koordinasi Terbaik Penanggulangan Bahan berbahaya pada Pangan Olahan yaitu Disperindag Kota Cilegon dan Instansi dengan Koordinasi Terbaik Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Pangan Industri Rumah Tangga yaitu Dinkes Kota Cilegon. Selain itu diberikan apresiasi atas dukungan dalam penegakkan hukum di bidang Obat dan Makanan kepada Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten).
Melalui kegiatan ini diharapkan Balai Besar POM di Serang, DPRD Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Instansi Pemerintah Daerah, GP Farmasi dan stakeholder lain saling support untuk mewujudkan Keamanan Obat dan Makanan yang berkelanjutan melalu rencana aksi yang nyata, perkuatan regulasi pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah dan senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak memilih Obat dan Makanan yang aman dan rasional.
