Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Selain itu, negarajuga berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang tersebut, Badan POM menginisiasi program kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
Lebak (15/03), Balai POM di Serang mengadakan kegiatan Advokasi terhadap perangkat daerah di Kabupaten Lebak sebagai awal dari kegiatan GKPD di tahun 2017, yang nantinya akan dilakukan intervensi terhadap 3 desa di Kabupaten Lebak. Diharapkan dengan adanya program ini dapat menigkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan sehingga dapat melakukan pengawasan secara mandiri, sekaligus dapat memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.
Balai POM di Serang
