Serang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang menyelenggarakan Bedah Peraturan Online Batch 3 dengan tema sosialisasi Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga pada Rabu (27/03/2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan persamaan persepsi antara stakeholder dan pelaku usaha dan petugas pengawas Balai Besar POM di Serang.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Serang, Mojaza Sirait dan dihadiri oleh sekitar 55 peserta dari Dinas Kesehatan, DPMPTSP, pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Serang. Hadir sebagai narasumber PFM Ahli Muda Direktorat PMPU Pangan Olahan Badan POM RI, Indra Pramularsih.
Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang disosialisasikan ini merupakan revisi dan penggantian dari Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 dengan judul peraturan yang sama. Revisi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi PerBPOM tersebut yang disimpulkan perlu disempurnakan untuk memastikan kerangka penerbitan SPP-IRT yang berlaku sejalan dengan persyaratan teknologi dan hukum saat ini.
Berdasarkan hasil screening pada 16.000 dari 38.440 pengajuan SPPIRT di Jawa Barat pada Desember 2023 beberapa hal yang menjadi temuan paling sering ditemukan yaitu:
- 202 Pengajuan mengadung bahan obat tradisional (komposisi bahan baku merupakan bahan baku Obat Tradisional seperti kayu bajakah, mengkudu, empot ayam, kunyit putih, pasak bumi, dll)
- 191 Mencantumkan klaim pada produknya (nama produk)
- 392 Pangan Siap Saji (ayam kremes, ayam geprek, dll)
- 431 Pangan beku (misal bakso, dimsum, ice cream, dll)
- 170 Wajib didaftarkan di Badan POM (mengandung kolagen, BTP, garam)
- 85 Repacking Produk Impor (produk yang tidak diproduksi dalam negeri)
- 7 Minuman Siap minum
- 15 Produk Simpan Dingin
- 4 Kosmetik
- 5 Belum pernah didaftarkan di Badan POM (Sacha Inchi, Belalang)
- Produk Non Pangan: sabun, balsem, pupuk
Dengan terbitnya Peraturan Badan POM ini diharapkan stakeholder dan pelaku usaha memperoleh update pengetahuan terkait dengan Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga. Selain itu diharapkan agar pelaku usaha dan petugas Dinas Kesehatan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan POM ini dalam rangka terus bersinergi untuk menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat.
