SERANG – Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Serang telah melakukan Survei persepsi kepuasan pelayanan publik (IPP) dan survei persepsi anti korupsi (IPAK) selama bulan Maret 2024.
Hal ini sebagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Survei IPP dan IPAK tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan publik dan perilaku anti korupsi di Lingkungan Balai Besar POM di Serang.
Balai Besar POM di Serang melakukan survei berkala terkait persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi kepada pelanggan penerima layanan publik. Pada bulan Maret 2024, survei dilakukan terhadap 53 responden dengan hasil nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,89 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,95. Balai Besar POM di Serang terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari praktik KKN, pemberian gratifikasi, penyuapan, dan pungutan liar.
Kepala Balai Besar POM di Serang, Mojaza Sirait mengingatkan agar para pegawai, dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan hendaknya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk menghindari segala bentuk praktik korupsi dan sepenuh hati memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
